Bangka Belitung, Teritorial.Com – Polisi menolak memberikan izin acara diskusi yang dihadiri Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, hingga Marwan Batubara di Bangka Belitung. Izin tidak diberikan karena acara itu membahas ganti presiden 2019.
“Soalnya, itu kan… brosurnya sudah lihat, belum? Temanya sudah lihat? Temanya tidak hanya itu (ganti presiden), bahasanya mutlak (ganti presiden),” kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim saat dihubungi, Sabtu (25/8/2018).
Dari brosur yang diterima dari AKBP Abdul Munim, diskusi itu merupakan bagian dari roadshow Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) 2018. Acara bertema ‘Selamatkan Indonesia: Ganti Presiden & Kembali ke UUD 1945, Mutlak’.
Acara dijadwalkan digelar di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkalpinang, Sabtu (25/8) pukul 13.30-17.00 WIB. Akan hadir sebagai pembicara Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, hingga Marwan Batubara.
AKBP Abdul Munim menegaskan acara ini tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Acara diskusi bertema ganti presiden 2019 ini, menurutnya, juga mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat, ormas, hingga LSM. Dikhawatirkan akan ada gesekan di masyarakat jika acara diskusi tersebut berlangsung.
Menurutnya, penolakan terhadap diskusi itu juga terjadi karena adanya kata ‘mutlak’ ganti presiden dalam brosur yang disebar yang dianggap sebagai pemaksaan kehendak.
Ditambahkan AKBP Abdul Munim, polisi bertugas menjaga situasi tetap kondusif. Karena itu, mereka tidak memberikan izin terhadap acara ini agar tidak terjadi gesekan di masyarakat yang bisa merugikan semua pihak.
“Undang-undangnya sudah jelas, bunyinya pemilihan presiden. Jadi pilpres, bukan pergantian presiden. Siapa pun nantinya yang terpilih, seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung, siapa pun yang terpilih. Jangan sampai memaksakan kehendak,” ucapnya.
