Washington, Teritorial.Com – Mengingat urgensitas keamanan maritim yang kian memanas seiring dengan persaingan strategis antara Amerika Serikat (AS) dengan China, pejabat senior militer Angkatan Laut AS kembali akan mengaktifkan kembali armada yang terkenal di era Perang Dingin.
Dilansir Al Arabiya Sabtu (25/8/2018), pengaktifan Armada Kedua terjadi setelah hubungan AS dengan Rusia dan China mengalami eskalasi. Dibentuk pada Februari 1950, armada dengan kekuatan 126 kapal perang dan kapal selam, bertugas di kawasan Pesisir Timur dan Samudra Atlantik Utara.
Armada dengan total 90.000 personel itu memainka kunci penting selama Perang Dingin. Antara lain saat Krisis Rudal Kuba 1962. Saat itu, kapal dari Armada Kedua melakukan blokade untuk mencegah kapal perang Uni Soviet mengirim rudal balistik ke Kuba.
Armada itu sempat dibubarkan pada 30 September 2011 demi menghemat pengeluaran negara, dan saat itu tensi dengan Rusia berkurang. Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana John Richardson, menyebut pembentukan kembali armada dibutuhkan untuk merespon situasi yang begitu dinamis.
“Armada Kedua ini bakal menjadi ujung tombak kami dalam mempertahankan superioritas maritim AS,” tutur Richardson dalam upacara pembukaan. “Dengan adanya armada ini, AS bisa mempertahankan keamanan, pengaruh, dan membagikan kemakmuran di seluruh dunia,” terang laksamana asal Virginia itu.
Wakil Laksamana Andrew Lewis bakal menjadi komandan dari armada yang terdiri dari Grup Serang Kapal Induk (CSG) dan Grup Amfibi Siaga (ARG) itu. Laksamana Christopher Grady ungkap untuk tujuan damai. “Namun, cara menghindari konfrontasi itu adalah dengan membentuk armada terkuat, paling mematikan, dan paling kompetitif,” terangnya.
Kebijakan strategi pertahanan nasional yang digagas pemerintahan Presiden Donald Trump menempatkan Rusia dan China sebagai ancaman terbesar AS. Kedua negara itu dianggap melakukan tindakan agresif dengan mengembangkan berbagai senjata mulai dari rudal balistik hingga torpedo canggih. Selain itu, pesawat dan kapal perang Rusia dilaporkan berulang kali memasuki Atlantik Utara yang dekat dengan anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
