Jakarta, Teritorial.Com – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai peristiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat begitu krusial karena terkait dengan hak asasi manusia dan Presiden Joko Widodo dinilai terlalu menyederhanakan persoalan tersebut.
“Kelihatannya Presiden terlalu menyederhanakan masalah ini seolah-olah ini adalah peristiwa biasa. Padahal ini serius persoalannya,” kata Usman seperti dikutip dalam Kompas.com, Rabu (21/8/2019).
Pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat Papua untuk memaafkan insiden yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang dinilai tidak cukup.
Usman beranggapan bahwa Presiden seharusnya mengakui adanya kesalahan aparat dalam menangani peristiwa di Surabaya dan meminta Kapolri menindak secara hukum aparat yang melakukan kesalahan dan terbukti bersikap diskriminatif.
Penindakan secara hukum oleh kepolisian dinilai mudah lantaran bukti berupa rekaman peristiwa sudah dikantongi.
“Untuk menurunkan ekskalasi ketegangan di Papua termasuk di Fakfak yang tadi pagi terjadi itu, adalah dengan segera memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya yang jelas-jelas melukai orang Papua,” ujar Usman.
Selain itu, Usman juga menilai seharusnya Jokowi melihat bahwa terdapat persoalan keadilan dan hak asasi manusia yang belum sepenuhnya dtegakkan. Persoalan itu merupakan persoalan utama masyarakat Papua.
Jokowi diminta untuk tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan lebih memperhatikan persoalan utama masyarakat Papua.
“Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM,” kata Usman.
