Jakarta, Teritorial.com – Dewan Keamanan (DK) PBB kembali gagal menyepakati resolusi untuk menghentikan perang Israel-Hamas. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat korban nyawa menembus 10 ribu orang.
Dalam pertemuan tertutup selama dua jam, Senin (6/11), perbedaan tajam terus terjadi antar anggota. Amerika Serikat (AS) meminta jeda kemanusiaan diberlakukan di Gaza. Tapi, anggota DK PBB lainnya menyerukan gencatan senjata penuh demi memperlancar bantuan dan mencegah korban jiwa sipil semakin besar.
“Kami berbicara mengenai jeda kemanusiaan dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut,” ujar Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood dikutip dari Associated Press, kemarin.
China, yang memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bulan ini, dan Uni Emirat Arab (UEA), perwakilan Arab di dewan tersebut, menggelar pertemuan itu, karena krisis manusia yang mengerikan di Gaza. Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh mengatakan, 15 anggota DK PBB akan berjuang untuk mencapai kesepakatan mengenai resolusi tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, agar gencatan senjata harus segera disepakati. Selain menghindari lebih banyaknya korban jiwa, itu dapat mencegah konflik meluas ke Tepi Barat, Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman.
Guterres juga mendesak perlindungan terhadap infrastruktur sipil. Ia melihat berbagai pelanggaran hukum kemanusiaan terjadi pada perang di Gaza. Dia menyerukan pembebasan tanpa syarat bagi para sandera yang dibawa Hamas dari Israel ke Gaza dalam serangannya pada 7 Oktober lalu.
Diberitakan Channel News Asia, Selasa (7/11), pasukan darat Israel telah membanjiri bagian utara Jalur Gaza dan memperketat pengepungan Kota Gaza. Bahkan ketika ratusan ribu warga sipil masih terkepung dan dilarang keluar oleh pasukan Israel.
Juru bicara militer Israel Jonathan Conricus mengatakan, pihaknya telah menggempur Gaza, dalam serangan 6 November 2023.
“Kami akan melakukan perlawanan terhadap Hamas di mana pun mereka berada – di bawah tanah, di atas tanah,” kata Conricus, mengulangi seruan kepada warga sipil untuk meninggalkan zona perang perkotaan.
Imbas Serang Gaza
Keputusan Israel untuk menyerang Gaza tanpa henti berdampak pada warganya. Dewan Keamanan Nasional Israel pada pekan lalu bahkan menyarankan warganya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan mereka ke luar negeri. Jika seorang warga Israel terpaksa berpergian ke negara lain, mereka disarankan untuk tidak menunjukkan identitas mereka dari Israel.
Dalam pernyataan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional mengatakan, warga Israel harus mempertimbangkan hal-hal mendasar dari rencana perjalanan mereka sebelum berangkat dan mengambil tindakan pencegahan tambahan saat berada di luar negeri.
Pernyataan itu meminta warga Israel untuk tidak mengunjungi negara-negara yang memberlakukan peringatan perjalanan untuk warga Israel, khususnya negara-negara Arab dan Timur Tengah, Kaukasus Utara, dan negara-negara yang berbatasan dengan Iran.
Pernyataan tersebut juga menyarankan warga Israel untuk tidak mendiskusikan tugas di dinas keamanan Israel, termasuk tentara dengan orang asing.
Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan peringatan perjalanan untuk sejumlah negara. Dan meminta warga Israel untuk meninggalkan negara tersebut seperti Mesir, Yordania dan Turki.
Warga Israel juga diminta menghindari perjalanan ke Kaukasus Utara Rusia. Mereka yang sudah berada di sana harus pergi, setelah terjadi kerusuhan di bandara di wilayah Dagestan.
