Semarang, Teritorial.com – Menyadang gelar sebagai negara demokrasi, tentu kritik terhadap pemerintah menjadi suatu hal yang diijinkan selagi tidak melanggar koridor hukum yang ditetapkan. Disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), ketika berbicara di depan para penyuluh agama di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4/2018).
Menurut Presiden, kerap kali kritikan diterimanya tanpa data dan tidak pula ada solusi yang ditawarkan. “Kita ini kadang sering tidak bisa membedakan mana yang kritik dan mana yang mencela. Beda lho itu. Mana yang kritik dan mana yang mencemooh, mana yang kritik dan mana yang menjelek-jelekkan,” ucap Jokowi. Presiden Jokowi lalu menjelaskan perbedaan antara kritik dan celaan.
Mantan Walikota Solo tersebut juga menyampaikan bahwa kritik tanpa data dan solusi, hanyalah sebuah celaan atau cemoohan. Apalagi disampaikan dengan menjelek-jelekkan. “Kritik itu harus ada basis datanya dan memberi solusi. Kalau tidak ya itu namanya mencemooh,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden menuturkan bahwa Indonesia adalah negara besar. Buktinya adalah panjangnya waktu tempuh dari satu wilayah ke wilayah lainnya, misalnya pengalamannya terbang dari Aceh ke Wamena, Papua. “Saya terbang ke Banda Aceh ke Wamena itu berapa (lama)? 9 jam 15 menit. Itu setara London ke Istanbul melewati 6-7 negara,” ujar Jokowi pada acara yang sama.
“Ini negara besar. Itu kalau jalan kaki berapa tahun?” tambahnya lalu disambut tepuk tangan para peserta. Sebagai negara besar, lanjut dia, Indonesia masih memiliki tantangan dalam masalah kemiskinan, ketimpangan hingga kesenjangan sosial. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.
Menyampaikan soal kunjungan kerja yang baru ini dilakukan ke Papua, Kepada para peserta, Jokowi menunjukkan gambar jalan utama di Papua yang masih berupa jalan tanah. Ketika hujan, jalan itu menjadi rusak dan becek. “Jangan hanya lihat di Jateng. Di Papua, jalan tadi yang belum diaspal. 60 km itu butuh waktu 3 hari, memasak di tengah hutan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengaku ingin menggenjot infrastruktur di Papua untuk mengurangi kesenjangan pada masa kepemimpinannya. Dia ingin agar semua jalan di Papua terkoneksi satu dengan yang lain. “Bagaimana perasaannya warga Papua melihat di Jawa. Itu bicara antar kabupaten dan provinsi. Wamena-Nduga, 4 hari jalan kaki lewat hutan. 2019 nanti tersambung antar kabupaten dan provinsi,” kata Jokowi. (SON)
