New York, Teritorial.com – Dunia nampaknya harus kembali dirundung duka atas kejahatan kemanusiaan yang sampai hari melanda bumi Palestina. Bukan untuk yang pertama kalinya, Amerika Serikat akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya menyerukan perlindungan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Kepastian itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley menjelang voting DK PBB atas draf resolusi tersebut. Haley menyebut draf resolusi yang diajukan Kuwait atas nama negara-negara Arab tersebut merupakan “pendekatan yang sangat sepihak, yang secara moral bangkrut dan hanya akan melemahkan upaya berkelanjutan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina.”
Voting DK PBB yang dilaksanakan pada Jumat (1/6/2018) pukul 15.00 waktu setempat. Kuwait mengajukan draf tersebut dua pekan lalu, yang awalnya menyerukan adanya misi perlindungan internasional untuk warga Palestina. Draf diajukan Kuwait saat bentrokan maut di perbatasan Israel-Gaza. Setidaknya 122 warga Palestina telah tewas ditembak pasukan Israel di perbatasan Gaza dalam aksi-aksi demo yang diwarnai bentrokan sejak akhir Maret lalu.
Sempat mengalami revisi, dalam draf tersebut diserukan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina dan meminta laporan dari Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai kemungkinan mekanisme perlindungan internasional. Amerika Serikat yang sebelumnya diprediksi tak ragu untuk menveto draf resolusi tersebut akhir benar-benar dilakukan lagi akan memveto draf resolusi Kuwait tersebut. Tegas Haley dalam sebuah statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/6/2018) mengungkapkan draf Resolusi tersebut memang tidak memenuhi syarat.
Ini menjadi kedua kalinya bagi Haley menggunakan hak veto AS untuk menggagalkan resolusi DK PBB mengenai konflik Israel-Palestina. Sebelumnya pada Desember 2017 lalu, Haley juga memveto draf resolusi yang menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem. Hak veto digunakan Haley setelah keseluruhan 14 negara anggota DK PBB lainnya mendukung draf resolusi tersebut.
Sebelumnya Haley mengatakan bahwa rakyat Gaza hanya memerlukan perlindungan dari Hamas. “Rakyat Gaza tidak memerlukan perlindungan dari sumber luar. Rakyat Gaza memerlukan perlindungan dari Hamas,” ujar Haley dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB seperti dilansir media Anadolu Agency, Kamis (31/5/2018).
Pernyataan itu disampaikan Haley seiring utusan damai PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengingatkan DK PBB bahwa Gaza kini “di ambang perang”. “Rakyat Palestina berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu hanya bisa terjadi jika kita mengakui dan menolak aksi-aksi teroris Hamas dan jika kita mendorong kepemimpinan Palestina yang lebih bertanggung jawab,” imbuh Haley. (SON)
