Jakarta, Teritorial.Com – Komisi I DPR RI mengapresiasi perjuangan keras Pemerintah RI untuk bisa menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Namun, hasil tersebut jangan sampai membuat kita jumawa
RI harus tetap melakukan langkah-langkah strategis di kancah internasional dengan memegang peran penting dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengaku angkat topi dan salut untuk keberhasilan Indonesia yang bisa mengantarkan kembali Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Tercatat ini kali keempat kita mjd anggota tidak tetap DK PBB
“DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan Menlu RI di Majelis Umum PBB kemarin. Sebagai mitra, Komisi I mengapresiasi hal itu. Memang sudah sepantasnya RI berperan aktif perdamaian dunia sesuai mandat Konstitusi kita,” papar Satya kepada media, Sabtu (9/6).
Politisi Partai Golkar dari Dapil Jawa Timur IX tersebut menambahkan, meski perjuangan garda depan ada di pihak Pemerintah, namun andil lobi parlemen juga tak bisa diabaikan. Sebab, kata Satya, dalam setiap kunjungan luar negeri DPR ke parlemen-parlemen negara sahabat, selalu disampaikan pesan khusus untuk meminta dukungan kepada RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.
“Ini bentuk sinergi kesuksesan DPR dan Pemerintah. DPR senantiasa menjalankan ‘Track two (2) diplomacy’ dalam setiap kunjungan kerja parlemen RI ke negara-negara sahabat. Kami selalu menyampaikan pesan agar Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB,” beber Satya.
Dan yang lebih penting, sambung Satya, adalah posisi strategis RI harus dimanfaatkan secara optimal dengan menjadi negara yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya isu Kemerdekaan Palestina dan terciptanya ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil. Hanya saja, posisi strategis RI ini justeru berkebalikan dengan melemahnya peran PBB di mata internasional dalam menjaga perdamaian dunia.
“Kita juga harus kritis, termasuk kepada Pemerintah AS agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan Kedubesnya ke Jerusalem. Ini menunjukkan bahwa RI punya wibawa di mata internasional di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. Pemegang hak veto khususnya AS justeru sering kali secara unilateral tidak mematuhi DK PBB,” pungkas Satya.
