Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the benqu-extension domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /DATA/k3596128/public_html/tertorial_v2/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-stats-manager domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /DATA/k3596128/public_html/tertorial_v2/wp-includes/functions.php on line 6121
Gubernur Jateng, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Rakyat - Teritorial.Com
Daerah

Gubernur Jateng, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Rakyat

SEMARANG, Teritorial.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi berat bagi rakyat. Ia usul agar Pemerintah daerah diberi porsi tanggung jawab dalam penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

“Saya sampaikan [bahwa kenaikan iuran BPJS] ini berat [bagi rakyat], saya minta libatkan daerah, daerah dibuatkan lagi Jamkesda lagi, enggak apa-apa, daripada BPJS keberatan. Ini contoh saja,” kata Ganjar di Semarang, Rabu, 13 Mei 2020.

Menurut Ganjar, pelibatan pemerintah daerah untuk ikut mengurusi masalah itu sebagai salah satu jalan keluar mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi berat bagi rakyat. Ia usul agar Pemerintah daerah diberi porsi tanggung jawab dalam penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

“Saya sampaikan [bahwa kenaikan iuran BPJS] ini berat [bagi rakyat], saya minta libatkan daerah, daerah dibuatkan lagi Jamkesda lagi, enggak apa-apa, daripada BPJS keberatan. Ini contoh saja,” kata Ganjar di Semarang, Rabu, 13 Mei 2020.

Menurut Ganjar, pelibatan pemerintah daerah untuk ikut mengurusi masalah itu sebagai salah satu jalan keluar mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Ridwan Pribadi

About Author

Baca Berita Lebih banyak

Daerah

Kementerian Pertahanan Tinjau Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Kalbar

Kalimantan Barat, Teritorial. Com – Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, pada tanggal 23 sampai dengan 25
Daerah

Satgas Yonif PR 432 Kostrad Jaga perbatasan RI-PNG

Papua Barat, Teritorial.com- Prajurit Satgas Yonif PR 432, akhir november tiba desember awal langsung menempati jajaran pos sepanjang perbatasan sekotr