TERITORIAL.COM – Beberapa upaya dilakukan Pemprov Jatim guna mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Senin (19/9), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Jember Hendi Siswanto, blusukan ke kampung nelayan di kawasan TPI Puger, Jember, untuk menyalurkan program perlindungan sosial.
Sebanyak 50 orang nelayan di sekitar TPI Puger menerima bantuan sosial senilai Rp 600.000 dari Gubernur Khofifah. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam dua tahap dengan besaran masing-masing tahap Rp 300.000 untuk dua bulan. Gubernur Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana senilai Rp 257 M untuk bantalan sosial. Guna menghindari tumpang tindih data, secara khusus gubernur meminta percepatan dan keseriusan dari pemkab dalam melakukan verifikasi data para penerima bantuan.
”Jadi kalau misalnya nanti Pak Bupati menyiapkan verifikasi data nelayan supaya tidak tumpang tindih datanya, itu sangat mempercepat proses penyaluran bansos,” terang Khofifah. Bantalan sosial juga diserahkan untuk masyarakat terdampak di sektor transportasi. Bantalan sosial yang diberikan Pemprov Jatim berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) 100 persen bagi pengemudi angkot dan ojek online.
Gubernur Khofifah menyatakan, para pengemudi angkot dan ojek online di daerah harus disisir menyeluruh untuk membantu akses mereka ke UPT Bapenda terdekat. Melalui berbagai macam variasi bantalan sosial yang diberikan tersebut, Gubernur Khofifah berharap agar bantuan itu bisa memberikan efek pada pengendalian angka inflasi di daerah. Program-program yang diusung pemkab dan pemkot juga diharapkan bisa berseiring dengan program dari pemerintah pusat.
Merespons arahan Gubernur Khofifah, Bupati Jember Hendi Siswanto menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat hingga lini terbawah. Sebagai bentuk intervensi tambahan, dia menyebut Pemkab Jember telah menyiapkan bantuan berupa BLT dan sembako yang diperuntukkan bagi 260.000 KK di seluruh Jember.
