Mojokerto, Teritorial.com – Ketua MUI Mojokerto mengajak warga Kota Mojokerto untuk menolak gerakan people power. Menurutnya gerakan tersebut berpotensi akan menimbulkan tindakan anarkis dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
“People Power yang akhir-akhir ini viral di medsos, seluruh warga Kota Mojokerto agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang selama ini sudah berjalan aman, sejuk dan damai,” kata Ketua MUI Kota Mojokerto, KH Rofi’i Ismail, Kamis (16/5/2019), sebagaimana dilansir dari beritajatim.com.
Sebelumnya KH Rofi’I juga telah bekerja sama dengan bawaslu untuk mengeluarkan fatwa haram terkait praktek politik uang, kampanye hitam, dan berita bohong pada Pemilu 2019 berlandaskan hukum islam.
Kali ini KH Rofi’i kembali memberikan imbauan kepada masyarakat terkait kondisi pasca pemilu 2019 dengan mengajak warga Mojokerto untuk tidak melakaukan gerakan people power dan tetap menjadaga keamanan dan ketertiban. Ia mengatakan setiap tindakan yang melanggar hukum maka akan ada konsekuensi hukum yang harus ditempuh.
KH Rofi’I menganggap people power merupakan istilah politik yang menunjukan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter. Oleh karena itu sebagai tokoh agama Ia menolak untuk mengikuti gerakan tersebut.
“Mereka berusaha melakukan perlawanan dan bentuk protes pasca Pemilu, 17 April 2019 lalu. Negara kita adalah negara hukum, segala sesuatunya sudah diatur dalam Undang-undang. Mari bersama-sama menjaga dan memelihara situasi kamtibmas wilayah ini agar tetap aman dan kondisif,” himbaunya.
