Xinjiang, Teritorial.Com – Uighur adalah etnis minoritas di China yang secara kultural merasa lebih dekat terhadap bangsa Turki di Asia Tengah, ketimbang mayoritas bangsa Han. Kendati ditetapkan sebagai daerah otonomi, Xinjiang tidak benar-benar bebas dari cengkraman partai Komunis.
Baru-baru ini Beijing mengeluarkan aturan baru yang melarang warga muslim Uighur melakukan ibadah atau mengenakan pakaian keagamaan di depan umum. Larangan tersebut antara lain mengatur batas usia remaja untuk bisa memasuki masjid menjadi 18 tahun dan kewajiban pemuka agama untuk melaporkan naskah pidatonya sebelum dibacakan di depan umum.
Sejak saat itu hubungan China dengan etnis minoritasnya itu diwarnai kecurigaan, terutama terhadap gerakan separatisme dan terorisme. Salah satu cara Beijing mengontrol daerah terluarnya itu adalah dengan mendorong imigrasi massal bangsa Han ke Xinjiang.
Angka tersebut muncul satu minggu setelah panel hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sekitar 1 juta orang Uighur ditahan di pusat perlawanan ekstremisme. Selain itu, jutaan lainnya ditempatkan di kamp pendidikan ulang untuk indoktrinasi politik dan budaya.
Sekretaris Negara Mike Pompeo telah menulis tentang tindakan keras terhadap kebebasan beragama yang terjadi di Cina dan negara lain seperti Korea Utara dan Iran. “Pihak berwenang Cina kemungkinan menahan setidaknya ratusan ribu orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp internal Xinjiang,” ujar Mike saat itu dilansir di ABC News.
Namun kini, AS menaikkan angka perkiraan tersebut. “Jumlah orang yang ditahan bisa mencapai angka jutaan. AS merasa terganggu dengan perlakuan buruk pemerintahan Cina terhadap rakyat Uighur, Kazhakstan, dan Muslim minoritas lain di wilayah Uighur,” ujar seorang staf Kementerian Luar Negeri AS.
Meski pemerintahan Trump telah menunjukkan dan meningkatkan keprihatinan dan perhatiannya terhadap kasus tersebut, namun hingga kini masih belum jelas langkah apa yang akan mereka ambil untuk menuntaskan masalah tersebut.
CR: Heni Pratiwi
