Amerika Serikat, Teritorial.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyindir agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah yang diklaim milik mereka sendiri.
Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan Channel 14 Israel pada Kamis (8/20, sekaligus menegaskan kembali penolakan terhadap hak penentuan nasib bagi rakyat Palestina.
“Saudi bisa menciptakan negara Palestina di Arab Saudi, mereka punya banyak lahan di sana,” kata Netanyahu.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan hubungan antara Israel dan Arab Saudi, meskipun sebelumnya ada spekulasi bahwa kedua negara semakin dekat untuk menormalisasi hubungan.
Arab Saudi telah berulang kali menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya mungkin terjadi jika ada jalur yang jelas menuju pembentukan negara Palestina.
Namun, Netanyahu menolak gagasan tersebut dan menyebut negara Palestina sebagai ancaman keamanan bagi Israel.
“Terutama bukan negara Palestina,” ujarnya.
“Setelah 7 Oktober? Anda tahu apa itu? Gaza dipimpin oleh Hamas, itu adalah negara Palestina, dan lihat apa yang terjadi.”
Wawancara ini dilakukan saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat.
Sebelumnya, ia menghadiri konferensi pers bersama mantan Presiden AS Donald Trump, di mana Trump mengusulkan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai ‘Riviera di Mediterania” di bawah kendali AS.
Dalam pertemuan itu, Netanyahu juga menegaskan keyakinannya bahwa perdamaian dengan Arab Saudi akan terjadi meskipun Riyadh tetap bersikeras pada syarat pendirian negara Palestina.
“Itu bukan hanya mungkin, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.
Tak lama setelah pernyataan Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi merilis pernyataan yang menegaskan sikap mereka yang tidak berubah terhadap Palestina.
“Yang Mulia menegaskan bahwa Arab Saudi akan terus berupaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengah Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal itu,” demikian pernyataan resmi Kerajaan Saudi.
