Moskow, Teritorial.Com – Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Perintah Eksekutif amandemen Konstitusi Rusia yang mengizinkan dirinya berkuasa sampai 2036 dan akan mulai diterapkan pada Sabtu (4/7/2020). Penandatanganan itu dilakukan setelah kemenangannya dalam referendum dengan perolehan suara sebanyak 78 persen.
“Amandemen Konstitusi mulai berlaku. Amendemen ini berlaku tanpa melebih-lebihkannya atas kehendak rakyat.Kita telah melakukan keputusan ini bersama, sebagai sebuah negara” kata Putin sebagaimana dilansir Daily Mail setelah dia menandatangani Perintah Eksekutif.
Konstitusi baru akan menekankan pada pentingnya UU Rusia di atas UU Internasional. Selain memperpanjang kepemimpinan Putin di Rusia, perubahan Konstitusi ini juga melarang pernikahan sesama jenis dengan landasan “iman kepada Tuhan adalah nilai inti” dalam masyarakat Rusia.
Sejak Januari, Putin mengusulkan perubahan Konstitusi dan bersikeras merasa layak untuk menjabat lagi serta meminta pemilu terkait hal tersebut.
Sementara itu, selama proses pemilu terjadi pada Rabu (1/7/2020), banyak laporan kecurangan terjadi, seperti para pemilih dipaksa dan peraturan lain yang tidak sesuai prosedur, serta pemalsuan suara.
Sergey Shpilkin, seorang peneliti pemilu independen terkemuka di Rusia, memperkirakan bahwa sebanyak 20 juta surat suara pada pemilu yang dilaksanakan pada Rabu (1/7/2020) dipalsukan. Selama pemilu kepresidenan terakhir, dia memperkirakan sebanyak 10 juta pemilih adalah palsu.
Pemungutan suara tidak diwajibkan secara hukum karena perubahan telah disetujui oleh Parlemen dan dicap oleh Mahkamah Konstitusi Negara. Pemilihan yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 April lalu terpaksa ditunda karena wabah virus corona.
Analisis menunjukkan beberapa kawasan melaporkan tingkat partisipasi mendekati 100 persen. Semakin tinggi jumlah pemilih, semakin besar kemungkinan amendemen Konstitusi disetujui. Hal itu menunjukkan adanya “dugaan” bahwa surat suara “ya” yang mendukung perubahan Konstitusi dimasukkan ke kotak suara.
Pihak Kremlin telah membantah bahwa hasil pemungutan suara merupakan pemalsuan. Ketua Komisi Pusat Pemilu Ella Pamfilova menolak klaim ini pada Jumat, dan mengatakan bahwa hasil dari pemilu otentik dan legitimasi mereka tidak bisa dibantah. “Hasil pemungutan suara dilakukan dengan transparansi tinggi,” ujar Pamfilova.
Vyacheslav Volodin, Juru bicara Negara Bagian Duma, mengatakan pada Jumat kemarin bahwa anggota parlemen rendah Rusia akan mulai bekerja pada RUU yang menerapkan amendemen sesegera mungkin tanpa mengambil tradisi liburan musim panas mereka.
