Jakarta, Teritorial.Com -Pemerintah berencana mencabut aturan soal kewajiban pemenuhan batu bara khusus dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan devisa.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra tahar menyebutkan bahwa pencabutan kewajiban DMO akan ditentukan dalam rapat terbatas (ratas) pekan depan.
“Benar nanti ratas yang akan digelar minggu depan bahwa dengan ada mekanisme lain yang diusulkan tadi untuk mengganti DMO,” kata Arcandra beberapa waktu lalu.
Kebijakan pengganti DMO batu bara nantinya seperti badan layanan umum (BLU) Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Nantinya, setiap kegiatan ekspor akan dikenakan iuran yang bisa dijadikan sebagai dana cadangan.
“Ya kita akan menghitung formulanya seperti apa, berapa akan kita tambahkan fee-nya. Untuk setiap ton yang diproduksi, itu akan dibicarakan nanti. Saya hanya akan menambahkan apa yang disampaikan tadi,” jelas dia.
Menurut Arcandra, pencabutan DMO batu bara ini juga dalam rangka meningkatkan devisa yang ujung-ujungnya mengatasi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui berapa biaya dan berapa tambahan devisa yang didapatkan dengan pencabutan DMO ini. “Ya menaikkan devisa. Nanti hitung-hitungannya akan kami hitung,” ujar di
