Jakarta, Teritorial.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Chian membahas perkembangan kerja sama Indonesia dan Tiongkok khususnya di sektor industri, yang selama ini sudah berjalan. Hal ini terkait dengan proyek-proyek dari Belt and Road Initiative.
Airlangga mengatakan, Indonesia dan Tiongkok telah sepakat mengembangkan sejumlah proyek pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa yang tertuang dalam program One Belt One Road (OBOR). Kedua belah pihak bakal bersinergi dalam pembangunan kawasan industri di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.
Melihat potens Investasi yang cukup besar maka takheran jika pemerintah menyambut baik inisiatif negeri tirai bambu tersebut. “Potensi investasi ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kami mendorong percepatan pembangunannya karena membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional,” ujarnya, Kamis (19/4).
Di Sumatera Utara, investor China berpotensi menanamkan modalnya untuk pembangunan Kuala Tanjung Internasional Hub Port and Industrial Estate. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
Untuk wilayah Kalimantan Utara, proyek yang ditawarkan yakni pengembangan kawasan industri klaster smelter alumina dan alumunium. Ada pula kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning. Sedangkan, di Sulawesi Utara, terdapat pula peluang pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Bitung.
Lantas jika investasi Tiongkok kembali membanjiri Indonesia, apakah besarnya investasi Tiongkok serta proyek pembangunan tersebut akan kembali menimbulkan polemik soal ketenagakerjaan tetap harus diperhatikan. Hal tersebut tentunya tidak bisa dianggap remeh lantara semasa Presiden RI Joko Widodo kerap kali investasi Tiongkok juga diiringi dengan pekerja mereka yang didatangkan ke Indonesia.
Fenomena tersebut menjadi hal yang tidak asing lagi semasa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dengan kembali membuka lebar keran kerjasama dengan Tiongkok tentunya permasalahan yang sama tidak kembali terulang. Dan pemerintah sendiri harus dapat menjamin bahwa investasi yang diberikan Tiongkok tidak serta merta memberikan mereka ruang untuk melakukan intervensi berlebih untuk mengirimkan pekerja kasar mereka ke Indonesia. (SON)
