JAKARTA, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan harus menjadi karakter dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah baik dibidang kesehatan maupun ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam agenda Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Tahun 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).
“Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali,” katanya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi memaparkan empat hal yang menjadi fokus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Pertama yakni penanganan kesehatan dari pandemi Covid-19, terutama untuk vaksinasi.
“APBN tahun 2021 akan fokus pada empat hal yang pertama penanganan kesehatan masih dalam hal penanganan Covid-19, utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi. Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” jelasnya.
Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Yang ketiga, berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
“Ini penting sekali dan yang ke empat untuk membangun fondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.
Secara rinci, Presiden Jokowi menjelaskan, dalam APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.
“Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang, kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp48,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun dan seterusnya,” jelasnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan, agar bisa menggerakkan ekonomi baik di nasional maupun di daerah, pemanfaatan APBN dan APBD harus dilakukan dengan cermat, efektif tepat sasaran.
“Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurutnya, dalam menghadapi ketidakpastian sekarang ini dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.
“Sangat penting fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat dan tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” ungkapnya.
