Jakarta, Teritorial.Com – Larangan penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) oleh Uni Eropa ditunda dari 2021 menjadi 2030.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem penanaman sawit agar lebih ramah lingkungan.
“Ini kesempatan kita untuk memperbaiki, kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik kedepan, khususnya pendekatan kita harus berorientasi pada lingkungan,” jelasnya di Kementerian Pertanian, Jumat (22/06/2018).
Selain itu, lanjutnya, salah satu upaya melobi Eropa untuk mencabut larangan tersebut adalah meningkatkan produktivitas sawit Indonesia.
“Pasti produktivitas harus ditingkatkan. Doakan bisa lebih besar. Kemarin kan produksi meningkat di atas 10%, ini Insya Allah kita tingkatkan terus, tapi tetap harus ramah lingkungan,” tegasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Bambang. Dia menegaskan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk menjamin industri sawit yang ramah lingkungan.
“Kita jamin tidak ada yang bersinggungan dengan kawasan lindung, tidak ada yang statusnya ridak jelas, kebun rakyat yang belum bersertifikat kita berikan, kebun yang bermasalah dengan kawasan kita minta pelepasan kawasan, kalau memang masuk kawasan Taman Nasional kita kembalikan fungsinya dankita cari lahan pengganti,” paparnya.
Terkait produktivitas sawit, dia menyebutkan setidaknya terdapat 20 juta hektar lahan sawit yang bisa ditingkatkan produktivitasnya menjadi 7-10 ton per hektar setara CPO.
“Kita tingkatkan produktivitas 20 juta hektar lahan sawit. Sekarang lahan sawit ada 14 juta hektar, ada areal yang blm terdaftar, jadi kalau ada peningkatan luasan itu bukan perluasan baru. Dari 20 juta hektar ini kita tingkatkan produktivitasnya dari sekarang sekitar 3-3,9 ton per hektar setara CPO menjadi 7-10 ton per hektar. Sehingga tanpa memperluas areal kita bisa memnuhi kebutuhan minyak dunia,” jelasnya.
