Jakarta, Teritorial.Com -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi asumsi makro ekonomi yang tidak sesuai dengan target pada APBN Tahun Anggaran 2019 dipengaruhi tekanan sangat berat.
Faktor eksternal misalnya, kondisi perekonominan dunia pada tahun 2019 yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,9 persen atau terendah sejak 2008-2009. Ditambah, adanya faktor ketidakpastian kondisi perekonomian dunia yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat-Tiongkok dan arah sejumlah kebijakan bank sentral dunia.
“Dengan kondisi tidak menguntungkan tersebut, Indonesia patut bersyukur karena pada tahun 2019 kita masih mampu bertahan tumbuh 5,02 persen. Angka pertumbuhan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN yang sebesar 4,8 persen, konsumsi masyarakat tetap mampu tumbuh diatas 5 persen,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2019, pada Rapat Paripurna ke-3 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020) seperti dilansir Teritorial.com dari dpr.go.id.
Selain pertumbuhan ekonomi, Menkeu Sri Mulyani juga memberikan pandangan terhadap berbagai komponen terkait diantaranya realisasi harga minyak dunia dan realisasi lifting minyak, tanggapan mengenai keseimbangan primer yang negatif, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang belum tercapai, keseimbangan harga pangan dan tingkat kesejahteraan petani, upaya peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kualitas belanja pemerintah, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pengelolaan defisit dan hutang, pengelolaan barang milik negara dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPR untuk meningkatkan perhatian dan pembinaan atas Kementerian/Lembaga yang belum memperoleh opini WTP. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain meningkatkan komitmen dari menteri dan pimpinan lembaga terkait, membentuk task force, memastikan kesiapan sdm, meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal, dan optimalitasi peran aparat pengawas internal pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara,” imbuhnya.
Pada kesempatan Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fraksi-Fraksi DPR RI yang telah memberikan tanggapan terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Pemerintah sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih atas para fraksi, yang tentunya akan berguna dalam meningkatkan pengelolaan kualitas keuangan negara sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) 2019, opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan APBN,” kata Sri Mulyani.
Pada Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya (18/8/2020), seluruh Fraksi DPR RI memberikan sejumlah catatan atas capaian LKPP tahun 2019 yang memperoleh opini WTP. Sejumlah Fraksi seperti Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PKB, hingga Fraksi Partai Demokrat bahkan menyoroti kegagalan Pemerintah dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 yang ditargetkan bisa mencapai 5,3 persen dan menjadi indikator melesetnya target pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2015.
