Jakarta, Teritorial.com – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan negosiasi dengan China terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
“Sebaiknya, pemerintah melakukan negosiasi dengan daya tawar yang lebih tinggi dari China,” kata Bhima.
Menurut Bhima, skema pendanaan proyek KCJB perlu dikembalikan ke kesepakatan awal, yakni dengan sistem bisnis ke bisnis atau B2B (business to business). Artinya, beban kenaikan biaya (cost overrun) proyek KCJB ditanggung oleh konsorsium dan kreditur.
Bhima menyarankan kepada pemerintah sebisa mungkin dapat menjauhkan keterlibatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari kenaikan biaya proyek KCJB untuk menjaga kesehatan APBN.
Selain itu, Bhima juga tidak sepakat bila penjaminan utang proyek KCJB dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) karena penjaminan lewat BUMN tetap memiliki risiko tak terduga (risk contingency) yang mungkin berimplikasi pada APBN.
Di sisi lain, Bhima berpendapat ide penjaminan utang lewat PT PII belum tentu akan disetujui oleh China. Pandangannya tersebut berangkat dari pengalaman negara lain yang melibatkan keuangan negara sebagai penjaminan utang, misalnya Sri Lanka.
Oleh karena itu, Bhima berharap pemerintah tidak menyetujui penjaminan utang proyek KCJB melalui APBN serta perpanjangan konsesi proyek menjadi 80 tahun untuk menjaga kesehatan keuangan negara ke depan.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah masih bernegosiasi dengan China terkait skema kenaikan biaya proyek KCJB.
Dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, Luhut menjelaskan kedua negara telah menyepakati nilai kenaikan biaya proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,2 triliun.
Pihak China telah menawarkan total pinjaman sekitar 560 juta miliar dolar AS dengan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen. Meski nilai suku bunga tersebut terbilang lebih kecil dibanding tempat lain yang angkanya bisa mencapai 6 persen, namun pemerintah masih mengupayakan agar suku bunga pinjaman bisa turun hingga menjadi 2 persen.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan menegosiasikan agar penjaminan utang dilakukan melalui PT PII, bukan APBN.
