Jakarta, Teritorial.Com – Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal), Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH., memberikan mata kuliah tentang Strategi Maritim Kontemporer Dalam Perspektif Hidrografi, kepada 150 Perwira Mahasiswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-57 TA. 2019, di Kelas B Gedung R.E. Marthadinata Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Kamis (14/02).
Mengawali kuliah para Pasis Dikreg ini, Kapushidrosal mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau, dan secara geografis terletak pada posisi silang dunia yaitu diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Hindia – Pasifik), adapun perairan yurisdiksi nasional Indonesia seluas 6,4 juta km², terdiri atas perairan pedalaman dan teritorial 3,4 juta km² dan ZEEI 3,0 juta km² serta panjang garis pantai 110.000 km.
Dijelaskan bahwa terdapat 6 elemen penting untuk menjadi sebuah Negara yang kuat di bidang maritim yaitu Geographical Position (Posisi Geografis), Physical Conformation (bentuk fisik), Extent of Territory (luasnya wilayah), Number of Population (jumlah penduduk), National Character (karakter bangsa) dan Character of Government (karakter pemerintah).
Ditinjau dari aspek perairan Indonesia memiliki nilai strategis seperti Indonesia sebagai Sea Lines Of Communications(SLOC) dan Sea Lines Of Oil Trade (SLOT), dari 9 Choke Point Dunia 4 Choke Point berada di Indonesia meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombai, Kondisi ini memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia.
Dalam rangka mendukung kebijakan kelautan Indonesia guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peran Pushidrosal sangat penting. Terdapat lima pilar utama poros maritim dunia yang diagendakan dalam pembangunan antara lain Membangun kembali budaya maritim Indonesia ; Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan.
Sejauh ini pemerintah telah memprioritaskan pengembangan infra-struktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim ; Melaksanakan diplomasi maritim, dengan menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
Selain itu, membangun kekuatan pertahanan maritim sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Mengakhiri kuliahnya, Kapushidrosal menyampaikan Kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang ditopang oleh kekuatan pertahanan maritim menjadi salah satu prioritas nasional.
Kemandirian pertahanan harus dibangun secara bertahap untuk menjamin terwujudnya kemampuan pertahanan maritim nasional yang memiliki tingkat kesiapan yang optimal, dengan meminimalkan ketergantungan pada produk dan teknologi impor. Sumber Daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pertahanan maritim adalah kekuatan pertahanan maritim yang dibangun untuk menghasilkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pertahanan negara.
