Jakarta, Teritorial.Com – Bakal calon presiden Prabowo Subianto meminta aparat TNI tak jadi alat politik penguasa. Menurut Prabowo, TNI merupakan alat negara yang mesti menjaga kedamaian terutama jelang Pilpres 2019.
“Tentara tidak boleh menjadi alat politik. Tentara adalah alat kebangsaan,” kata Prabowo dalam pidatonya saat membuka pembekalan nasional PAN di Jakarta, Minggu (16/9/2018).
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menyatakan TNI beserta polisi dan lembaga negara lainnya tak boleh ikut berpihak atau menjadi partisipan pada pesta politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
“Demikian juga polisi dan semua lembaga-lembaga pemerintahan menjadi alat bangsa dan negara. Bukan menjadi alat salah satu partisipan politik,” tutur Prabowo.
Prabowo mengaku tak ingin kembali lagi ke rezim Orde Baru. Dia bercerita ketika itu bahkan muncul lelucon jika ingin menjadi kepala daerah seperti bupati, maka tidak perlu menempuh pendidikan di universitas, melainkan cukup menjadi tentara saja.
Pada 1998 saat tuntutan reformasi, Prabowo bahkan mengklaim dirinya merupakan salah satu tentara yang berjuang untuk menghentikan keikutsertaan tentara dalam pemerintahan.
“Kami bekerja meyakinkan dari dalam bahwa tentara harus keluar dari politik, tentara harus menjadi milik rakyat. Kami di dalam sudah mulai komunikasi dengan tokoh sipil, karena itu hubungan saya dengan Amien Rais sudah berlangsung belasan tahun sebelum reformasi,” ucap Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mendapat kritik lantaran disebut membawa-bawa TNI dan Polri dalam berpolitik. Jokowi, yang juga bakal capres 2019, sempat mengajak anggota TNI dan Polri ikut melakukan sosialisasi pencapaian dan kinerja pemerintah.
“Saya titip agar seluruh perwira juga ikut disosialisasikan, ikut disampaikan pada momen-momen yang memang tepat untuk menyampaikan itu,” kata Jokowi dalam sambutan kepada Siswa Sesko TNIdan Peserta Sespimti Polri di Istana Negara, Kamis (23/8/2018) lalu.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik ajakan itu sama saja menyeret militer dan aparat keamanan ke dalam pusaran politik menjelang pemilu dan pilpres, serta memberi mereka ruang buat melanggar undang-undang.
“Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional,” kata Fadli melalui akun Twitter @fadlizon, pada Jumat (24/8).
