Jakarta, Teritorial.Com – Atas penindasan sepihak yang dilakukan oleh otoritas pemerintah China terhadap minoritas Muslim di wilayah Uighur di Provinsi Xinjiang, China, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan tersebut.
Terhitung satu dekade terakhir warga Muslim Uighur kerap kali mendapat penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama. Bahkan dari beberapa laporan media-median internasional bahwa hal tersebut sengaja dilakukan oleh pemerintah China sebagai cara halus untuk melakukan pengusiran terhadap minoritas muslim tersebut.
Penindasan seperti itu, menurut Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia (HAM), dan hukum internasional. HAM dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi setiap manusia. Maka, menurut Din Syamsuddin, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.
Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Dia mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dab bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.
“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana,” bunyi keterangan tertulis Din Syamsuddin kepada awak media.
