Jakarta, Teritorial.Com – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengaku dirinya tidak boleh lagi bicara terkait wacana pemulangan sekitar 600 orang warga negara Indonesia (WNI) mantan mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Fachrul mengatakan masalah tersebut sudah menjadi ranah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Fachrul mengaku hanya akan bicara saat menyampaikan usul langsung ke Mahfud.
“Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan sudah ada rapat Menko Polhukam,” ucap Fachrul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2),seperti dikutip CNN Indonesia.
Fachrul menolak berkomentar lebih lanjut terkait wacana yang kembali ramai usai ia sampaikan di pertemuan ormas Bravo 5 beberapa waktu lalu itu. Sebab wacana itu masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah.
Mantan Wakil Panglima TNI itu menyampaikan ia tak akan lagi bicara terkait pemulangan WNI eks ISIS. Dia kembali menegaskan informasi terbaru terkait hal itu akan disampaikan langsung oleh Mahfud.
“Kan kalau sudah ditunjuk, koordinir, kita yang ngomong enggak baik. Ngomongnya kepada yang koordinasi dong,” kata Fachrul.
Sebelumnya, polemik pemulangan WNI eks ISIS kembali bergulir usai Fachrul menyinggungnya dalam pertemuan ormas Bravo 5. Beberapa media melansir pernyataan Fachrul bahwa pemerintah lewat BNPT sedang merencanakan pemulangan tersebut.
Beberapa waktu setelahnya, Fachrul mengkalrifikasi pernyataan tersebut. Dia bilang wacana itu disampaikan oleh Deputi I BNPT Hendri Lubis.
Pada Jumat (7/2), Kepala BNPT Suhardi Alius menegaskan belum ada rencana pemulangan WNI eks ISIS. Dia menjelaskan BNPT hanya mendapat informasi dari beberapa lembaga intelijen nasional terkait keberadaan eks ISIS yang mengaku sebagai WNI.
“Sampai sekarang belum ada [rencana pemulangan]. Yang ada, harus saya ulang sekali lagi, informasi yang kami dapatkan dari BNPT dari beberapa komunitas internasional, apakah saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF dan keluarganya yang sekarang ada di Syria. Di beberapa kamp itu di antaranya ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI,” tutur Suhardi dalam jumpa pers di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2).
