Jakarta, Teritorial.Com – Pemerintah menyambut baik rencana MUI soal standardisasi mubalig. Standardisasi mubalig diperlukan agar tidak ada kotbah yang menghasut.
Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla (JK) saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (30/5/2018).
“Saya kira tidak, teratur dan massal dengan jumlah penduduk yang besar, begitu banyaknya ustaz, kiai yang dibutuhkan untuk melayani umat saya kira ini baik,” kata JK
JK menyebut sebenarnya sudah banyak organisasi mubalig yang ada di Indonesia. JK berharap organisasi itu bisa memberi sanksi kepada mubalig yang dinilai melanggar.
“Perlu diatur dewan organisasi masing-masing, kita pemerintah mengatur kode etiknya. Kalau di sini kan ada ikatan mubalig macam-macamlah. Jadi itu semua tidak perlu pakai sertifikat, keanggotaan yang dipertanggungjawabkan organisasi,” urai JK yang juga Ketua Dewan Masjid itu.
“Sertifikat atau keanggotaan sama saja. Katakanlah kalau dia bicara macam-macam siapa yang harus menegurnya,” imbuh JK.
Apalagi, kata JK, saat ini dai atau mubalig sudah menjadi profesi. Dia menyebut sertifikat mubalig diperlukan agar mereka terus memperdalam ilmu agama.
“Jadi kurang lebih berbeda zaman dahulu, sekarang dai itu fokus. Kalau dulu dai itu pekerjaan sambilan, sekarang banyak dai yang khusus karena banyaknya permintaan pengajian, acara-acara kegamaan. Itu sudah jadi profesi dan itu bagus supaya lebih fokus dan memperdalam ilmunya,” terang JK
