JAKARTA, Teritorial.com – Tersandungnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus korupsi dinilai menjadi momentum reshuffle kabinet. Perombakan susunan pembantu Presiden Joko Widodo dinilai mendesak untuk menjaga kepercayaan publik.
“OTT (operasi tangkap tangan) kasus Edhy Prabowo bisa dibawa ke pergantian menteri. Kepercayaan publik pada pemerintah bisa makin ambyar (kalau tidak reshuffle),” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, Minggu, 29 November 2020.
“OTT (operasi tangkap tangan) kasus Edhy Prabowo bisa dibawa ke pergantian menteri. Kepercayaan publik pada pemerintah bisa makin ambyar (kalau tidak reshuffle),” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, kepada Medcom.id, Minggu, 29 November 2020.
Jerry menilai pemerintah sudah menangkap sinyal ketidakpuasan publik. Mulai dari penanganan covid-19 hingga Menteri Edhy yang terjerat kasus korupsi.
Menurut dia, kegagalan Edhy menepati janjinya bekerja sungguh-sungguh mencoreng citra pemerintah. Sebab, seorang menteri seharusnya berintegritas dan mampu melaksanakan perintah dari presiden.
“Sehingga reshuffle menjadi isu yang masih relevan,” ujar dia.
Reshuffle kabinet, kata Jerry, harus bebas dari kepentingan dan titipan politik. Supaya pembantu Jokowi yang baru bekerja tanpa beban politik dan meminimalisasi risiko tersandung kasus lain.
Jerry mengapresiasi gertakan Jokowi yang beberapa kali melontarkan wacana reshuffle. Dia menilai wacana itu harus direalisasikan agar tak menjadi gertak sambal.
“Jokowi harus berani mencopot menteri yang gagal dan pembuat gaduh agar para menteri lebih serius bekerja,” terang Jerry.
