Jakarta, Teritorial.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu kembali mengutarakan sikapnya terkait dengan situasi keamanan dalam negeri pasca-Pemilihan Umum Presiden (Pilpres).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu menyampaikan lewat mekanisme kelembagaan yang ada.
Seperti di kutip dari detik.com, Ryamizard dengan tegas menyampaikan jangan sampai muncul bibit-bibit ketidakpuasan tersebut yang mengganggu kedaulatan negara.
“Dalam situasi seperti ini, saya melihat ini masih masalah ketertiban masyarakat, biarkan saja polisi bekerja,” ucap Ryamizard di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019) dikutip dari detik.com.
Ryamizard dengan tegas menyatakan akan turun tangan jika masalah kedaulatan dan keutuhan negara serta masalah ideologi jadi terganggu.
“Mana kala itu sudah berubah situasinya, sudah mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan negara, termasuk di situ ada masalah ideologi, mengganggu keselamatan bangsa, saya harus turun,” imbuh Ryamizard.
Untuk itu, Ryamizard mengimbau semua pihak untuk benar-benar menjaga ketertiban bangsa. Bila muncul kerusuhan seperti pada 21-22 Mei 2019, menurutnya, yang merugi adalah masyarakat.
“Masa negara demokrasi mau bunuh-bunuhan. Janganlah. Sekali lagi saya berharap tidak terjadi kerusuhan. Kasihan rakyat. Yang susah bukan 01 atau 02. Rakyat kok yang rugi,” kata Ryamizard.
“Saya imbau, sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai terpaksa turun. Kalau turun, alat saya TNI, alat pertahanan negara. Jadi kalau saya turun, tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya,” imbuh Ryamizard.
