JAKARTA, TERITORIAL.COM –  Keberadaan tim respons darurat alias emergency response team dalam menanggapi kebocoran data oleh hacker Bjorka dinilai percuma. Pasalnya, Indonesia sudah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Diketahui, Presiden Jokowi meminta pembentukan tim gabungan untuk merespons kasus kebocoran data akibat ulah hacker Bjorka dalam rapat koordinasi di Istana Kepresidenan, jakarta, Senin (12/9).
Tim ini beranggotakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BSSN, Cyber Crime Bareskrim Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Udah ada lembaga siber tapi kasus begini sampai bikin tim khusus gabungan 4 instansi. Kenapa ga dibubarin sekalian aja itu BSSN?” cetus pakar siber Teguh Aprianto, via akun Twitter @secgron, Selasa (13/9).
Menurutnya, anggaran untuk mendanai tim ini lebih baik digunakan untuk mengaudit BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilainya tak jelas. “Daripada tim ini dibikin cuma untuk ngurusin 1 orang atau 1 kelompok, mendingan dipake untuk audit @kemkominfo dan @BSSN_RI secara keseluruhan,” kicau Teguh. “Jadi dalam menghadapi ini mengantisipasi dan mengevaluasi dan kesiapan terus. Jadi ndak boleh sombong, ‘oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat’, tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang,” urainya.
“Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Karena saya katakan, ada sampai tiga [tingkat ancaman] yang bisa melumpuhkan elektronik atau infrastruktur informasi vital kita,” jelas Hinsa.
