Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the benqu-extension domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /DATA/k3596128/public_html/tertorial_v2/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-stats-manager domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /DATA/k3596128/public_html/tertorial_v2/wp-includes/functions.php on line 6121
Presiden ”Sentil” Koruptor yang Diperbolehkan Ikut Pileg - Teritorial.Com
Nasional

Presiden ”Sentil” Koruptor yang Diperbolehkan Ikut Pileg

Solo, Teritorial.Com – Presiden Joko Widodo tanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan koruptor dapat dipilih lagi menjadi wakil rakyat. Atas putusan tersebut, Presiden menegaskan tetap menjunjung tinggi serta menghormati putusan hukum tersebut. “Kita tidak bisa mengintervensi,” tegasnya.

Namun Jokowi yang selama ini tetap berkomitmen memberantas korupsi menyampaikan pesan kepada masyarakat agar dapat memilih calon legislatif yang benar-benar bersih dan mempunyai track record yang baik.

“Saya meyakini masyarakat semakin matang, masyarakat semakin dewasa melilih anggota legislatif baik di DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan DPR RI. Semuanya pasti mengacu, melihat rekam jejak, track record dilihat, karakter pasti dilihat. Karena masyarakat bisa melihat siapa yang bersih,” tandas Jokowi usai mengunjungi para atlet NPC berlatih bulu tangkis dan tenis meja di Venue Pelatnas NPC Hartono Treat Center (HTC) Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Sabtu (15/9/2018).

Terkait apa yang sempat digagas Presiden dimana setiap mantan koruptor harus ditandai agar masyarakat dapat mengetahui dan melihatnya, hal itu bagi Jokowi dikembalikan lagi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Sejak awal saya sudah sampaikan hal itu, tetapi itu ranahnya KPU untuk menandai,” jelas Jokowi.  (Vian Saputra)

Sony Iriawan

About Author

Baca Berita Lebih banyak

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS