Jakarta, Teritorial.com – Sebagai pengamat politik, Rocky Gerung menilai bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek legitimasi moral dalam sistem demokrasi.
Lewat kanal YouTube pribadinya, Rocky mengungkapkan bahwa permintaan masyarakat agar Jokowi membuka secara terang riwayat pendidikannya adalah hal yang lumrah dalam negara demokratis.
“Permintaan rakyat agar Jokowi menunjukkan ijazahnya itu sangat logis. Apa susahnya? Kalau beliau memang pernah kuliah dan lulus, tinggal tunjukkan saja. Selesai,” ungkap Rocky, seperti yang dikutip YouTube Rocky Gerung pada Rabu (16/4/2025).
Ia juga mengkritik sikap Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menyelesaikan pendidikannya, yang menurutnya tak cukup transparan dalam merespons keraguan publik.
“UGM malah membungkam akal sehat. Sementara masyarakat sipil justru bersikap progresif. Mereka bergerak, mendatangi UGM, dan kini ke rumah Presiden Jokowi di Solo,” katanya.
Rocky menekankan bahwa jika dugaan tersebut terbukti benar, dampaknya bisa sangat serius secara moral dan politik.
Dia bahkan mengaitkan persoalan ini dengan legitimasi Presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto, yang diketahui mendapat dukungan kuat dari Jokowi.
“Kalau Jokowi cacat secara moral dan Prabowo mendapat keuntungan dari dukungan itu, maka publik juga bisa mempertanyakan legitimasi Prabowo. Sebaliknya, kalau Jokowi terbukti jujur dan punya ijazah, maka justru bisa memperkuat posisi Prabowo,” tuturnya.
Rocky juga mengatakan bahwa cara paling mudah menyelesaikan polemik ini adalah dengan sikap terbuka dari Presiden Jokowi.
Ia menyarankan agar Presiden memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat.
“Pak Jokowi bisa bilang: ‘Ini ijazah saya.’ Atau jika memang hilang atau ada alasan lain, ya tinggal dijelaskan. Tapi selama itu tidak dilakukan, masyarakat akan terus curiga,” kata Rocky.
Tak hanya itu, Rocky juga mengkritik langkah hukum yang diambil terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi, seperti yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Nur.
Ia menilai bahwa tindakan hukum seperti itu justru memperparah krisis kepercayaan publik.
Rocky Gerung kemudian menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa isu ini tak lagi bersifat personal, melainkan telah menjadi bagian dari catatan sejarah bangsa yang seharusnya diselesaikan dengan jujur dan elegan.
(*)
