Jakarta, Teritorial.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang pimpinan organisasi masyarakat Islam ke rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta pada Jumat malam (26/10). Di antaranya yang terlihat hadir Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang juga Cawapres, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.
Selain itu tampak pula Sekjen MUI Anwar Abbbas, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, Cendekiawan muslim Azyumardi Azra, Rais Syuriah PBNU Masdar F Masudi, dan Masduki Baidlowi.
Dalam pertemuan itu JK didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 19.00 itu baru selesai pukul 22.30. Dari foto dan video yang beredar, pertemuan tersebut tampak begitu serius. JK terlihat menjelaskan di dalam. Para tamu JK tampak mencatat termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Setelah pertemuan itu,JK membacakan lima poin pernyataan bersama terkait kasus pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Garut itu. Di antaranya seruan agar tetap menjaga persatuan, menyesalkan pembakaran bendera tersebut, serta menyerahkan kepada polisi bila ada pelanggaran hukum.
“Pimpinan GP Ansor serta Nahdatul ulama menyesalkan peristiwa tersebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur,” kata JK.
Dia mengakui bahwa pertemuan petinggi ormas tersebut memang untuk meredam situasi. Apalagi berkaitan dengan konteks pemilihan umum dan pemilihan presiden sehingga isu pembakaran itu tidak menjadi bola liar.
“Tentu tujuannya agae ada ketertiban di masyarakat. Tapi sekali lagi kita menyesalkan, kita menjaga kedamaian, kita kembalikan ke hukum, dan tentu ukhuwah islamiyah terjaga,” kata dia
“Tentu tujuannya agar ada ketertiban di masyarakat. Tapi sekali lagi kita menyesalkan, kita menjaga kedamaian, kita kembalikan ke hukum, dan tentu ukhuwah islamiyah terjaga,” kata dia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan, pada pertemuan itu tidak terlalu banyak dibahas tentang substansi bendera tauhid. “Ndak, ndak sampai kesitu. Poinnya lebih ke kita ingin apalagi ini tahun politik kita ingin masalah ini diselesaikan secara proporsional. Dan umat kita tetap kohesif,” ungkap dia.
Sedangkan terkait masalah hukum, pihaknya pun percaya polisi bisa menangani perkara pembakaran itu secara profesional. “Di pesan ini baik yang membakar maupun yang membawa itu harus sesuai. Seperti apa ya itu koridor hukum ya,” ungkap dia.
