Jakarta, Teritorial.Com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin akan bertanya soal kontrak pengadaan alat utama sistem persenjataan ( alutsista) yang disebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bermasalah saat rapat dengar pendapat dengan Prabowo.
“Iya, harus kita tanyakan informasi itu. Ini kan intern pemerintah supaya kami konfirmasi apakah betul bahwa dulu kami menyetujui kontrak-kontrak ini dan sepakat untuk bidang pertahanan ini apa saja? Kontrak itu perlu dipertanyakan,” kata TB Hasanuddin setelah mengikuti acara Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).
TB Hasanuddin mengaku sudah mendapat informasi sekilas tentang kontrak-kontrak tersebut. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi detail dan resmi terkait kontrak apa saja yang dimaksud Prabowo tersebut “Saya mendapatkan informasi ada beberapa kontrak yang nanti harus dilihat, disisir, dan ditinjau ulang. Sampai sekarang Komisi I belum mendapat informasi terkait kontrak-kontrak mana saja yang dimaksud oleh Pak Prabowo,” ujar dia.
Dia mengatakan, kontrak-kontrak tersebut berada di pihak pemerintah sehingga DPR tidak mengetahui detail kontrak tersebut. Sebelumnya, dilansir dari Kompas.id, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan adanya masalah dalam kontrak lama pengadaan alutsista dengan pihak luar negeri. Hal tersebut membuat anggaran untuk belanja alutsista menjadi tinggi sehingga negosisasi ulang kontrak harus ditempuh.
”Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal. Oleh karena itu, kami diperintahkan melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” katanya seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan kontrak bermasalah yang dimaksudnya. Dia hanya menyebutkan, pendataan dan pengkajian atas kontrak-kontrak alutsista yang dibuat selama ini belum tuntas. Hal tersebut membuat anggaran untuk belanja alutsista menjadi tinggi sehingga negosisasi ulang kontrak harus ditempuh. ”Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. “Kita akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran, tapi itu tidak hanya di Indonesia, karena negara sebesar Amerika pun semakin dia tahu sumber dayanya besar, semakin besar keinginan yang ingin dicapai,” ujar Agus.
Agus pun mengingatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa aspek perencanaan, program, dan anggaran pertahanan selalu berhadapan dengan beberapa hal. Beberapa hal itu antara lain keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan anggaran itu sendiri. “Ini yang harus dihadapi Menteri Pertahanan dalam bentuk kompetensi dan kepiawaian menyusun perancanaan jangka panjang yang memang didasarkan dan membumi pada kenyataan keterbatasan anggaran,” kata dia.
Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah Prabowo yang beberapa waktu belakangan kerap bertemu dengan beberapa Menteri Pertahanan dari negara lain. Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan. “Sehingga, dalam melihat fungsi pertahanan yang berlaku bagi kawasan, bisa bangun platform dan pandangan yang sama sehingga mempermudah kerja sama,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan menjadi Rp 131 triliun pada 2020. Sementara berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan mencapai Rp 127,4 triliun pada 2020, lebih besar dibandingkan 2019 yang hanya Rp 109,6 triliun.
